Butuh US$ 6,3 Juta, Provinsi Konservasi Baru Kumpul US$ 4,9 Juta
Peta wilayah Provinsi Papua Barat – Jubi/Ist
Hal ini disampaikan Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kemitraan Jantung Konservasi Dunia, Freddy Numberi, pada Lokakarya Pendanaan Berkelanjutan Pengelolaan Kawasan Konservasi Papua Barat, yang dilaksanakan di Manokwari, Kamis (25/2/2016).
Dia menjelaskan, saat ini tim sudah berhasil mengumpulkan sebanyak 4,9 juta dolar dari lembaga pendonor di sejumlah negara. Kekurangan yang harus ditutupi mencapai 1,4 juta dolar.
Dia menjelaskan, sejumlah kegiatan telah dilaksanakan, bantuan dari pendonor pun telah disiapkan. Meskipun demikian, bantuan tersebut belum dapat pakai karena masih terkendala regulasi “Belum ada regulasi yang bisa kita pakai untuk mengatur masuk dan keluarnya anggaran bantuan itu. Untuk itu, diperlukan perda (peraturan daerah) agar pengelolaan anggaran itu berlangsung baik dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata dia menjelaskan.
Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel D Mandacan mengatakan, pemerintah Papua Barat ingin penerapan provinsi konservasi berjalan sesuai harapan. Untuk itu, perlu dukungan dari lembaga pendonor.
Ia berharap, rancangan peraturan daerah (raperda) yang saat ini tengah susun segera rampung. Sehingga dapat diserahkan kepada DPR untuk dibahas dan disahkan.
Ketua Tim Pengkajian Provinsi Konservasi, Agus Sumule, memperkirakan, raperda provinsi konservasi rampun pada Mei mendatang. Saat ini raperda itu sudah dalam tahap uji publik.
“Setelah selesai pengkajian, pada bulan Mei nanti akan kita serahkan kepada gubernur yang kemudian gubernur akan di sampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan dan disahkan,” ujarnya.
Seperti diketahui, pada Oktober 2015 lalu, Papua Barat dicanangkan sebagai provinsi konservasi. Pencanangan yang dilakukan oleh gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjajho Kumolo itu. (*)
Post a Comment