Ketum Gereja-gereja Baptis Papua Desak RI Dialog dengan ULMWP

Socratez Sofyan Yoman. Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua

Pacepapushare - Ketua Umum Badan Pelayan Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman, berpendapat tidak ada alasan bagi pemerintah Indonesia untuk tidak mengakui keberadaan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) sebagai perwakilan rakyat Papua. Oleh karena itu ia mendesak RI agar melakukan dialog dengan organisasi tersebut.

“Dibukanya kantor perwakilan ULMWP pada 15 Februari lalu di Wamena, merupakan dinamika dan realitas politik perjuangan rakyat dan bangsa Papua Barat yang patut diakui dan diterima oleh Pemerintah Indonesia,” kata Socratez, dalam siaran pers yang diterima oleh satuharapan.com, di Jakarta, hari ini (21/2).

Ia mengemukakan beberapa alasan mendasar. Pertama, selama ini pemerintah RI menghindar melakukan dialog dengan alasan banyak kelompok/faksi sehingga pemerintah sulit untuk duduk berdialog atau negosiasi.

“Maka sekarang seluruh faksi sudah bersatu dalam ULMWP. Pemerintah RI tidak ada alasan lagi karena sudah sama-sama dalam satu kamar, yaitu kamar Melanesian Spearhead Group (MSG),” kata Socratez.

Sebagai catatan Indonesia sejak 2015 menjadi associate member MSG. Ada pun ULMWP berstatus observer.

Alasan kedua, menurut Socratez, ULMWP bukan perwakilan atau perkumpulan orang-orang Papua yang berdiaspora di luar negeri seperti yang dikatakan oleh sebagian pejabat pemerintah. ULMWP, menurut dia, adalah perwakilan dan badan politik yang sah dan memiliki legitimasi kuat dari rakyat dan bangsa Papua Barat.

“Orang-orang yang ada dalam ULMWP dipilih secara sah oleh rakyat Papua dalam Konferensi Perdamaian Papua (KPP) pada 5-7Juni 2011 di Auditorium Uncen Jayapura. Mereka yang dipilih adalah Octovianus Mote, Rex Rumakiek, Benny Wenda, Leoni Tanggahma, Dr. John Otto Ondowame,” tulis Socratez.

Ketika itu, kata Socratez, KPP dibuka oleh pemerintah RI yaitu oleh Menkopolhukam dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Sehubungan dengan adanya pernyataan bahwa pembukaan kantor ULMWP di Wamena tidak ada, Socratez menegaskan bahwa pembukaan kantor itu benar ada. Ia juga mendapat undangan resmi dari Sekjen ULMWP, Octovianus Mote untuk hadir pada peresmian kantor ULMWP tersebut. “Tetapi saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan kantor yang tidak bisa saya tinggalkan,” kata dia, seraya melampirkan fotokopi surat undangan kepadanya.

Menurut Socratez, pemerintah RI terlambat membendung arus deras masalah Papua yang sudah menjadi persoalan internasional. Persoalan Papua menjadi persoalan internasional, kata Socratez, didasarkan pada beberapa alasan krusial, yaitu: pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan negara; kegagalan pembangunan termasuk kegagalan Otsus sebagai solusi politik; status politik Papua Barat yang tidak jelas dan juga pemusnahan penduduk asli Papua dalam sistem pemerintah RI. Hal ini, menurut dia, sudah terbukti melalui berbagai penelitian kredibel.

Sumber: www.satuharapan.com