Socratez Sofyan Yoman: Kalaupun Pelakunya Benar dari OPM, Itu OPM yang Dibina

Socratez Sofyan Yoman (kanan) – Jubi/ Indrayadi TH.

Jayapura, Jubi – Kasus penembakan yang menimpa empat karyawan PT Moderen diantaranya Yohanis Tiku atau Anis, Andreas Demena  (Operator Dozer), Daud Demetow Demena (Helper Dozer) dan David Demena (Operator Excavator) menurut Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman bahwa penembakan tersebut tidak murni dilakukan OPM.

Hal tersebut disampaikan Socratez dalam rilis yang diterima Jubi, Kamis (17/3/2016). Apakah benar penembakan itu dari OPM? Apakah OPM yang  berjuang hampir 50 tahun itu untuk menembak mati warga sipil? Dari mana OPM mendapat senjata dan amunisi? Kalau OPM berjuang untuk membunuh warga sipil itu patut dipertanyakan.

“Apakah OPM binaan dari aparat keamanan di Papua selama ini? Saya tidak percaya OPM yang melakukan penembakan ini,” katanya dalam rilis.

Socratez menambahkan, penembakan terhadap warga sipil tidak dapat dibenarkan dan tidak diterima atas nama dan alasan apapun. Penembakan empat orang karyawan tersebut adalah kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

“Menurut saya  pelakunya  masih dipertanyakan,” ujarnya.

Fakta  selama ini menurut Socratez yang melakukan penembakan dan pembunuhan terhadap warga sipil di pegunungan itu bukan OPM. Kalaupun pelakunya benar dari OPM, itu OPM yang dibina oleh aparat keamanan selama ini.

“Mereka (OPM binaan-red) pernah dan sering bilang saya, mereka dikasih peluru dan dikasih beras dan rokok dan disuruh bikin asap,” katanya.

“Saya pikir juga aparat keamaan ikut terlibat dengan beberapa tujuan diantaranya, kriminalisasi perjuangan Papua Merdeka yang sudah ada di ULMWP yang mendapat dukungan komunitas Internasional dan untuk menghadapi tekanan dari Pemerintah Kepulauan Salomon dalam Sidang  Dewan HAM PBB pada 15 Maret 2016 di Jenewa,” lanjut Socratez.

Dirinya meyakini bahwa hal tersebut untuk menjadikan Papua Daerah Operasi Militer (DOM) Jilid II. Tujuan lain adalah untuk mendapat kepercayaan penuh kepada aparat keamanan untuk melaksanakan pembangunan jalan di Papua. Menghilangkan kasus penembakan empat siswa pada 8 Desember 2014 di Paniai dan beberapa kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia.

“Memang masalah Papua, pemerintah Indonesia benar-benar tersudut. Jadi penembakan di Puncak adalah dalam rangka menyudutkan rakyat  Papua yang berjuang dengan damai selama ini yang sudah mendapat simpati dan dukungan Internasional,” tegas Socratez.

Secara terpisah, Kepala Penerangan Kodam (Kapendam), Kolonel. Teguh Pudji Raharjo mengatakan, pola pendekatan TNI sudah mengikuti prosedur yang diinginkan pemerintah yaitu membantu pembangunan jalan untuk menembus daerah-daerah yang terpencil.

“Kurang apa lagi TNI kepada masyarakat. Pola pendekatan kami sekarang sudah sesuai dengan arahan presiden dan panglima TNI dimana TNI harus bersinegri dengan pemerintah maupun masyarakat, namun ada kelompok-kelompok yang masih ingin Papua ini tidak maju dan berkembang seperti daerah lain,” katanya. (Roy Ratumakin)

Share : Voice Gmanp